Syarat & Ketentuan Layanan Informasi Publik
Ketentuan penggunaan portal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tata kelola digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi RI).
Ketentuan Umum & Definisi
Dalam Syarat dan Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes): Lembaga kementerian pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi): Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
- Informasi Publik: Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.
- Pemohon Informasi Publik: Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik melalui portal resmi PPID Kemenkes.
- Komdigi: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia selaku instansi pengampu regulasi dan tata kelola sistem serta transaksi elektronik di Indonesia.
Dasar Hukum & Kepatuhan Regulasi Digital
Penyelenggaraan portal PPID Kemenkes tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta norma tata kelola digital:
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
- Regulasi Teknis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengenai keandalan sistem elektronik dan audit keamanan informasi sektor publik.
Akun Pemohon, Verifikasi OTP, & Keamanan Akun
Untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan pengaduan, atau memberikan komentar pada portal berita, Pemohon wajib membuat akun terdaftar dengan ketentuan:
- Keabsahan Data: Pemohon wajib memberikan informasi yang akurat, mutakhir, dan benar, termasuk Nama Lengkap, NIK/KTP, dan alamat email aktif.
- Verifikasi One-Time Password (OTP): Setiap registrasi akun baru diwajibkan melakukan validasi kepemilikan email melalui kode OTP 6-digit yang dikirimkan oleh sistem PPID Kemenkes. Kode OTP bersifat rahasia dan memiliki batas waktu aktif selama 5 (lima) menit.
- Tanggung Jawab Akun: Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan kata sandi dan seluruh aktivitas yang terjadi di bawah akun miliknya. PPID Kemenkes tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian pemohon dalam menjaga kredensial login.
- Larangan Akun Ganda & Identitas Palsu: Dilarang keras menggunakan identitas orang lain atau membuat akun fiktif. Pelanggaran terhadap klausul ini dapat mengakibatkan pemblokiran akun dan tindakan hukum sesuai Pasal 35 UU ITE.
Tata Cara Permohonan Informasi Publik
Mekanisme pengajuan permohonan informasi publik dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021:
- Permohonan diajukan melalui formulir daring di portal PPID atau meja layanan fisik.
- Pemohon wajib mencantumkan alasan penggunaan informasi publik secara jelas, spesifik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap permohonan yang masuk akan memperoleh Nomor Registrasi Tiket Resmi (contoh:
REQ-2026-XXXX) yang dapat dilacak secara real-time di dashboard pemohon. - Bebas Biaya (Gratis): Pelayanan permohonan informasi digital tidak dipungut biaya apapun. Dalam hal pemohon menghendaki salinan fisik (hardcopy) atau pengiriman pos, biaya penggandaan dan ekspedisi ditanggung oleh pemohon sesuai tarif resmi PNBP atau pos.
Standar Waktu Layanan (Service Level Agreement)
Sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP:
PPID Kemenkes wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis status penerimaan atau penolakan permohonan.
Diberikan untuk informasi kompleks dengan surat pemberitahuan alasan tertulis sebelum hari ke-10.
*Hari kerja dihitung hari Senin sampai dengan Jumat, di luar hari libur nasional dan cuti bersama resmi pemerintah.
Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17 UU KIP)
Tidak seluruh informasi dapat dibuka kepada publik. PPID Kemenkes berhak menolak permohonan apabila informasi yang dimohonkan termasuk klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Uji Konsekuensi:
- Rahasia Medis Pribadi: Rekam medis individu, riwayat kesehatan perseorangan, dan data biometrik kesehatan yang dilindungi UU PDP dan UU Kesehatan.
- Penegakan Hukum & Intelijen Sektor Kesehatan: Informasi yang dapat menghambat proses penegakan tindak pidana kesehatan atau pengawasan farmasi tertentu.
- Ketahanan Nasional & Keamanan Biologis: Informasi mengenai instalasi laboratorium berisiko biologis tinggi atau sampel patogen strategis.
- Kerahasiaan Usaha / Paten: Formula obat, rahasia dagang, atau dokumen HAKI pengadaan yang dilindungi hukum persaingan usaha sehat.
Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022)
Sebagai Pengendali Data Pribadi Badan Publik, Kementerian Kesehatan RI menjamin hak-hak subjek data sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2022:
- Tujuan Pemrosesan Terbatas: Data pribadi pemohon hanya diproses untuk kepentingan verifikasi identitas, pencatatan register publik, dan penyerahan informasi.
- Masking Alamat Surel: Portal menerapkan teknik data masking pada antarmuka publik (seperti layar OTP dan forum diskusi) guna mencegah kebocoran informasi pribadi.
- Enkripsi Data: Dokumen identitas (KTP) dan kredensial kata sandi disimpan dengan enkripsi standar industri (AES-256 dan algoritma hashing aman).
- Hak Subjek Data: Pemohon berhak meminta pembaruan data profil, mengakses riwayat permohonan, atau mengajukan permohonan penonaktifan akun.
Etika Digital & Moderasi Komentar Publik
Pengguna yang memanfaatkan fitur interaktif portal (seperti kolom komentar artikel berita dan forum tanggapan) wajib mematuhi etika komunikasi digital sesuai UU ITE:
- Komentar wajib menggunakan bahasa yang santun, tertib, dan relevan dengan topik bahasan.
- Larangan Konten Ilegal: Dilarang keras memuat unsur SARA, ujaran kebencian (*hate speech*), fitnah, pencemaran nama baik, pornografi, iklan komersial tidak sah (*spam*), maupun berita bohong (*hoaks*).
- Hak Moderasi: Administrator PPID Kemenkes berhak memoderasi, menolak publikasi, atau menghapus komentar yang terindikasi melanggar hukum tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Mekanisme Keberatan & Sengketa Informasi Publik
Apabila Pemohon tidak puas terhadap pelayanan permohonan informasi publik, tersedia saluran hukum resmi:
- Keberatan kepada Atasan PPID: Diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan penolakan, biaya tidak wajar, atau kelalaian pemenuhan permohonan. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.
- Sengketa Informasi Publik: Jika tanggapan Atasan PPID tidak memuaskan atau tidak diberikan dalam tempo 30 hari kerja, pemohon berhak mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
Kontak Resmi & Saluran Layanan PPID Kemenkes
Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai Syarat dan Ketentuan Layanan atau pelaksanaan keterbukaan informasi, Anda dapat menghubungi meja layanan resmi kami:
Gedung Prof. Sujudi Lt. 1, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
Waktu Operasional: Senin – Jumat, 08.00 – 16.00 WIB (Kecuali Hari Libur Nasional).