PANEL PETUGAS
DR
Petugas PPID

Selamat Bertugas, dr. Hendra Setiawan, M.Epid

NIP: 198406122010121002
Unit Kerja: Sekretariat PPID Utama Kemenkes RI

Workspace Alur Layanan Petugas

Pantau antrean, verifikasi berkas pemohon, lakukan disposisi unit teknis, dan serahkan tanggapan resmi.

Total
Total Antrean
9
Permohonan & Pengaduan
Step 1
Butuh Verifikasi
5
Cek NIK & Berkas KTP
Step 2-3
Disposisi & Telaah
2
Unit Teknis Kemenkes
Selesai
Telah Diserahkan
2
100% Sesuai Standar UU

4 Langkah Alur Pelayanan Informasi Publik (SLA 10 Hari Kerja)

Klik pada salah satu tahapan untuk menyaring daftar berkas yang sedang berada di tahap tersebut.

REQ-2026-6014 Permohonan Informasi Langkah 1: Verifikasi Berkas Masuk: 17 Nov 2026
10 Hari Kerja

Permohonan Informasi Publik Penetapan Bahan Tambahan yang Dilarang pada Rokok Elektronik

saya bermaksud mengajukan permohonan informasi publik mengenai hal-hal berikut: 1. Apakah Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan atau produk hukum lainnya yang secara khusus menetapkan bahan tambahan yang dilarang pada produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? 2. Apabila penetapan tersebut telah diterbitkan, mohon diberikan informasi mengenai nomor, tanggal penetapan, judul, serta salinan dokumen keputusan atau produk hukum yang dimaksud. 3. Apabila penetapan tersebut belum diterbitkan, mohon diberikan konfirmasi tertulis mengenai status belum diterbitkannya penetapan dimaksud sampai dengan tanggal jawaban atas permohonan ini. 4. Apakah saat ini terdapat rancangan Keputusan Menteri Kesehatan atau dokumen kebijakan lain yang sedang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? Apabila tersedia dan dapat diakses sebagai informasi publik, mohon diberikan salinan atau informasi mengenai status penyusunannya. 5. Apabila belum terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) PP No. 28 Tahun 2024, apakah terdapat dokumen resmi yang menjelaskan mekanisme atau kebijakan sementara mengenai penentuan bahan tambahan yang dilarang pada produk rokok elektronik?

Alfiyah Fauziyyah Erang
-
alfiyaherang@gmail.com
-
REQ-2026-7167 Permohonan Informasi Langkah 1: Verifikasi Berkas Masuk: 17 Nov 2026
10 Hari Kerja

Permohonan Informasi Publik Penetapan Bahan Tambahan yang Dilarang pada Rokok Elektronik

saya bermaksud mengajukan permohonan informasi publik mengenai hal-hal berikut: 1. Apakah Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan atau produk hukum lainnya yang secara khusus menetapkan bahan tambahan yang dilarang pada produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? 2. Apabila penetapan tersebut telah diterbitkan, mohon diberikan informasi mengenai nomor, tanggal penetapan, judul, serta salinan dokumen keputusan atau produk hukum yang dimaksud. 3. Apabila penetapan tersebut belum diterbitkan, mohon diberikan konfirmasi tertulis mengenai status belum diterbitkannya penetapan dimaksud sampai dengan tanggal jawaban atas permohonan ini. 4. Apakah saat ini terdapat rancangan Keputusan Menteri Kesehatan atau dokumen kebijakan lain yang sedang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? Apabila tersedia dan dapat diakses sebagai informasi publik, mohon diberikan salinan atau informasi mengenai status penyusunannya. 5. Apabila belum terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2), apakah terdapat dokumen resmi yang menjelaskan mekanisme atau kebijakan sementara mengenai penentuan bahan tambahan yang dilarang pada produk rokok elektronik?

Alfiyah Fauziyyah Erang
-
alfiyaherang@gmail.com
-
REQ-2026-5074 Permohonan Informasi Langkah 1: Verifikasi Berkas Masuk: 31 Oct 2026
10 Hari Kerja

Permintaan data IDL kab/kota se sultra

Data cakupan imunisasi dasar lengkap kab/kota Sulawesi Tenggara 2021, 2022,2023,2024,2025 namun utama 2024 dahulu

Tri Mukti Ramadhan
7402370310050001
trimuktiramadhan@gmail.com
081524743135
-
REQ-2026-1023 Permohonan Informasi Langkah 1: Verifikasi Berkas Masuk: 21 Oct 2026
10 Hari Kerja

Permohonan Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Proyek RSUD Kota Bima TA 2025 oleh PT Hutama Karya

Memohon rincian Laporan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran (Keuangan) Awal/akhir termin proyek Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan RSUD Kota Bima (peningkatan kelas RS layanan KJSU) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh pelaksana PT Hutama Karya (Persero) dengan nomor kontrak 445.05/26.5/RSUD-KOTA/IV/2025

Nasiman Iman1997
-
nasimaniman1997@gmail.com
-
REQ-2025-0888 Permohonan Informasi Langkah 4: Selesai Diserahkan Masuk: 13 Sep 2026
Selesai

Salinan Dokumen Standar Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik Pratama

Salinan Keputusan Dirjen Yankes tentang standar akreditasi faskes primer.

Unit Kerja Terdisposisi: Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan
Tanggapan PPID: Permohonan disetujui. Dokumen salinan SK Standar Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik Pratama dilampirkan.
Budi Santoso
3174051208880003
budi.santoso@warga.id
081234567890
-
REQ-2025-0912 Permohonan Informasi Langkah 3: Telaah Informasi Masuk: 20 Sep 2026
10 Hari Kerja

Data Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Nasional 2024 per Provinsi

Rekapitulasi capaian imunisasi antigen campak, rubella, dan DPT di 38 provinsi.

Unit Kerja Terdisposisi: Direktorat Pengelolaan Imunisasi (Ditjen P2P)
Budi Santoso
3174051208880003
budi.santoso@warga.id
081234567890
-
REQ-2025-0721 Permohonan Informasi Langkah 1: Verifikasi Berkas Masuk: 15 Agu 2025
Menunggu Verifikasi

Statistik Rasio Dokter Spesialis dan Tenaga Medis RSUD Seluruh Indonesia

Meminta data rekapitulasi formasi dokter spesialis yang bertugas di fasilitas milik pemda.

drg. Maya Indira
3273014506900008
maya.indira@gmail.com
082111223344
Dokter Gigi Praktik Mandiri
KBT-2025-0104 Pengajuan Keberatan Langkah 3: Telaah Informasi Masuk: 01 Sep 2025
Dalam Telaah Atasan PPID

Keberatan atas Keterlambatan Respon Permohonan Rincian Alokasi DAK Fisik 2024

Permohonan diajukan sejak 14 hari kerja lalu namun belum mendapatkan tanggapan resmi dari PPID Pelaksana.

Unit Kerja Terdisposisi: Sekretariat PPID Utama Kemenkes
Catatan: Klarifikasi telah diminta dari Biro Perencanaan dan Anggaran.
Tanggapan PPID: Atasan PPID telah menerbitkan nota dinas percepatan ke Biro Perencanaan.
Faisal Rahman
3175081903910002
faisal.rahman@lsm-kesehatan.org
085712345678
Peneliti Kebijakan Publik
ADU-2025-0451 Pengaduan Langkah 4: Selesai Diserahkan Masuk: 22 Agu 2025
Selesai

Kendala Akses Unduh Dokumen Formulir Rekomendasi Izin Edar Alkes

Tautan unduhan dokumen pada katalog informasi publik tidak dapat dibuka.

Unit Kerja Terdisposisi: Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
Catatan: Perbaikan URL server CDN telah diselesaikan.
Tanggapan PPID: Tautan telah dipulihkan dan dapat diakses normal.
Rina Handayani
3173095612870004
rina.handayani@gmail.com
081809090909
Wiraswasta