Selamat Bertugas, dr. Hendra Setiawan, M.Epid
Workspace Alur Layanan Petugas
Pantau antrean, verifikasi berkas pemohon, lakukan disposisi unit teknis, dan serahkan tanggapan resmi.
4 Langkah Alur Pelayanan Informasi Publik (SLA 10 Hari Kerja)
Klik pada salah satu tahapan untuk menyaring daftar berkas yang sedang berada di tahap tersebut.
Permohonan Informasi Publik Penetapan Bahan Tambahan yang Dilarang pada Rokok Elektronik
saya bermaksud mengajukan permohonan informasi publik mengenai hal-hal berikut: 1. Apakah Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan atau produk hukum lainnya yang secara khusus menetapkan bahan tambahan yang dilarang pada produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? 2. Apabila penetapan tersebut telah diterbitkan, mohon diberikan informasi mengenai nomor, tanggal penetapan, judul, serta salinan dokumen keputusan atau produk hukum yang dimaksud. 3. Apabila penetapan tersebut belum diterbitkan, mohon diberikan konfirmasi tertulis mengenai status belum diterbitkannya penetapan dimaksud sampai dengan tanggal jawaban atas permohonan ini. 4. Apakah saat ini terdapat rancangan Keputusan Menteri Kesehatan atau dokumen kebijakan lain yang sedang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? Apabila tersedia dan dapat diakses sebagai informasi publik, mohon diberikan salinan atau informasi mengenai status penyusunannya. 5. Apabila belum terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) PP No. 28 Tahun 2024, apakah terdapat dokumen resmi yang menjelaskan mekanisme atau kebijakan sementara mengenai penentuan bahan tambahan yang dilarang pada produk rokok elektronik?
Permohonan Informasi Publik Penetapan Bahan Tambahan yang Dilarang pada Rokok Elektronik
saya bermaksud mengajukan permohonan informasi publik mengenai hal-hal berikut: 1. Apakah Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan atau produk hukum lainnya yang secara khusus menetapkan bahan tambahan yang dilarang pada produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? 2. Apabila penetapan tersebut telah diterbitkan, mohon diberikan informasi mengenai nomor, tanggal penetapan, judul, serta salinan dokumen keputusan atau produk hukum yang dimaksud. 3. Apabila penetapan tersebut belum diterbitkan, mohon diberikan konfirmasi tertulis mengenai status belum diterbitkannya penetapan dimaksud sampai dengan tanggal jawaban atas permohonan ini. 4. Apakah saat ini terdapat rancangan Keputusan Menteri Kesehatan atau dokumen kebijakan lain yang sedang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 432 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024? Apabila tersedia dan dapat diakses sebagai informasi publik, mohon diberikan salinan atau informasi mengenai status penyusunannya. 5. Apabila belum terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2), apakah terdapat dokumen resmi yang menjelaskan mekanisme atau kebijakan sementara mengenai penentuan bahan tambahan yang dilarang pada produk rokok elektronik?
Permintaan data IDL kab/kota se sultra
Data cakupan imunisasi dasar lengkap kab/kota Sulawesi Tenggara 2021, 2022,2023,2024,2025 namun utama 2024 dahulu
Permohonan Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Proyek RSUD Kota Bima TA 2025 oleh PT Hutama Karya
Memohon rincian Laporan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran (Keuangan) Awal/akhir termin proyek Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan RSUD Kota Bima (peningkatan kelas RS layanan KJSU) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh pelaksana PT Hutama Karya (Persero) dengan nomor kontrak 445.05/26.5/RSUD-KOTA/IV/2025
Salinan Dokumen Standar Instrumen Akreditasi Puskesmas dan Klinik Pratama
Salinan Keputusan Dirjen Yankes tentang standar akreditasi faskes primer.
Data Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Nasional 2024 per Provinsi
Rekapitulasi capaian imunisasi antigen campak, rubella, dan DPT di 38 provinsi.
Statistik Rasio Dokter Spesialis dan Tenaga Medis RSUD Seluruh Indonesia
Meminta data rekapitulasi formasi dokter spesialis yang bertugas di fasilitas milik pemda.
Keberatan atas Keterlambatan Respon Permohonan Rincian Alokasi DAK Fisik 2024
Permohonan diajukan sejak 14 hari kerja lalu namun belum mendapatkan tanggapan resmi dari PPID Pelaksana.
Kendala Akses Unduh Dokumen Formulir Rekomendasi Izin Edar Alkes
Tautan unduhan dokumen pada katalog informasi publik tidak dapat dibuka.